Connect with us

Sikap Indonesia Soal Krisis Rohingya Jadi Resolusi IPU

Internasional

Sikap Indonesia Soal Krisis Rohingya Jadi Resolusi IPU

MOSKOW – Sikap delegasi Indonesia terkait penyelesaian krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar berhasil menjadi resolusi Inter-Parliamentary Union (IPU). Myanmar didesak untuk memberi kewarganeraan bagi etnis Rohingya.

Resolusi IPU tersebut dikeluarkan dalam sidang di Tavrichevsky Palace, Sanit Peterburg, Rusia, Minggu, 15 Oktober 2017. Anggota BKSPA DPR RI asal Aceh, H Firmandes, Selasa, 17 Oktober 2017 di Jakarta menjelaskan, delegasi Indonesia di sidang IPU tersebut terdiri dari Titiek Soeharto (Golkar), Amelia Anggraini (Nasdem), dan Jazuli Juwaini (PKS).

“Diplomasi Indonesia membuahkan hasil. Hasil sidang IPU di Rusia menghasilkan resolusi mendesak pemerintah Myanmar untuk memberikan status kewarganegaraan bagi etnis Rohingya,” jelas H Firmandes.

Isu Rohingya diajukan sebagai emergency item dalam sidang IPU oleh tujuh negara.
Selain Indonesia, juga didukung oleh Maroko, Bangladesh, Irak, Iran, Turki, Sudan, dan Uni Emirat Arab.

Meski berhasil mengolkan resolusi tentang Rohingya sempat ditentang parlemen India yang menganggap etnis Rohingya adalah teroris yang mengancam kedamaian dunia. Sementara, parlemen Myanmar memilih tidak menanggapi desakan yang diajukan Indonesia bersama tujuh negara lain untuk memberikan status kepada etnis Rohingya.

Parlemen Myanmar justru mengajukan proposal sendiri terkait penanganan pengungsi. Sementara Mexico dan Jepang mengajukan resolusi tentang krisis nuklir Korea Utara. Karena ada 3 isu yang masuk, sidang melakukan voting, sebab IPU hanya menghasilkan satu resolusi.

Hasilnya, usulan terkait Rohingya yang diajukan delapan negara berhasil menang telak dengan perolehan 1.027 dukungan, sementara, usulan terkait tes nuklir Korea yang diajukan Meksiko dan Jepang hanya menghasilkan 478 suara.

Sedangkan usulan parlemen Myanmar soal pengungsi tak mendapat respons berarti dari delegasi yang hadir dan dianggap tak memenuhi syarat dukungan minimal sehingga dianulir. IPU mendesak Myanmar untuk segera memberikan status kewarganegaraan kepada warga Rohingya.

“Alhamdulillah kawan-kawan yang mewakili BKSPA ke sidang IPU di Rusia berhasil memperjuangkan resolusi terkait krisis kemanusian di Rohingya. Dalam berbagai forum dunia kita terus perjuangkan hal ini. Semoga dengan adanya resolusi IPU ini, Myanmar tidak bisa lagi berkilah untuk mengakui etis Rohingya sebagai warga negara,” harap H Firmandez.

Memperjuangkan isu Rohingya bukanlah hal yang baru bagi parlemen Indonesia. Sebelumnya, dalam berbagai forum dunia persalan krisis kemanusiaan di Myanmar kerap diperjuangkan BKSPA DPR RI.

H Firmandez selaku anggota BKSPA ikut terlibat memperjuangkan penyelesaian krisis Rohingya dalam World Parliamentary Forum yang digelar di Nusa Dua awal September 2017, ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-38 di Manila pada 15 September 2017, serta The 38th Meeting of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) Executive Committee di Tehran, Iran, awal Oktober 2017.[HK]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

More in Internasional

Trending

Teknologi

Tentang Situs Ini

WOINews.com atau What’s on Indonesia adalah portal berita yang lahir pada 28 September 2017, menyajikan informasi terhangat, baik peristiwa politik, bisnis, hukum, sepakbola, entertainment, gaya hidup, otomotif, sains teknologi hingga jurnalisme warga. Dikemas dengan bahasa ringan, lugas dan tanpa prasangka. Informasi tersaji 24 jam, dapat dinikmati melalui desktop, laptop hingga beragam gadget atau perangkat mobile lainnya.

To Top