Connect with us

Aceh Utara Minta Kemenhub Kelola Bandara Malikussaleh

Aceh

Aceh Utara Minta Kemenhub Kelola Bandara Malikussaleh

JAKARTA – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta untuk mengelola Bandar Udara (Bandara) Sultan Malikussaleh di Kabupaten Aceh Utara. Pemerintah setempat kwalahan mengelola bandara eks PT Arun NGL tersebut.

Anggota DPR RI asal daerah pemilihan (dapil) Aceh 2, H Firmandez menjelaskan, secara administrasi permohonan keterlibatan pemerintah pusat dalam pengelolaan bandara Malikussaleh telah diajukan Pemkab Aceh Utara ke Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu. Ia berharap pemerintah segera meresponnya.

H Firmandez yang juga anggota Komisi V DPR RI yang membidangi urusan infrastruktur dan perhubungan, mengharap agar pemerintah pusat bisa melakukan peremajaan Bandara Malikussaleh untuk mendukung berlakunya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhoksemawe.

“Bandara Malikussaleh sebelumnya punya PT Arun NGL, setelah perusahaan itu tak beroperasi lagi, maka pada 16 Juni 2015 silam diserahkan kepada Pemkab Aceh Utara, secara Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) memang dibolehkan pemerintah daerah mengelola bandara, tapi persoalannya sekarang adalah pada kondisi bandara dan kemampuan finansial daerah itu sendiri,” jelas H Firmandez, Senin, 22 Januari 2018.

Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh di DPR RI ini menjelaskan, saat tim dari Komisi V DPR RI kembali dari Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik ke Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Bireuen, Sabtu, 13 Januari 2018 sempat singgah di Aceh Utara dan meninjau kondisi Bandara Malikusaleh.

“Saat itu Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib menyampaikan persoalan Bandara Malikussaleh kepada kami. Dan secara khusus meminta agar Komisi V DPR RI nantinya juga bisa mengagendakan Kunker ke Aceh Utara, banyak persoalan yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat di Aceh Utara,” ungkap H Firmandez.

Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Aceh DPP Golkar ini menambahkan, penyerahan pengelolaan Bandara Malikusalleh ke Kementerian Perhubungan bukan berarti menyerahkan bandara itu bulat-bulat kepada pemerintah, tapi hanya sebatas pengelolaan saja, sementara secara hak milik bandara itu tetap menjadi aset Pemkab Aceh Utara.

“Diserahkannya pengelolaan kepada Kementerian Perhubungan bertujuan agar pembangunan dan peremajaan kembali bandara itu bisa menggunakan dana APBN, karena kalau terus disubsidi dengan APBK Aceh Utara itu tidak memadai,” lanjutnya.

Selain itu kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Golkar Bidang Maritim tersebut, status Bandara Malikussaleh juga harus ditingkatkan. Untuk mendukung peningkatan status bandara tersebut, Kementerian Perhubungan diminta melakukan perpanjangan landasan pacu atau runway agar bisa didarati pesawat berbadan lebar, serta memperbaiki berbagai peralatan dan perlengkapan bandara yang sudah rusak.

“Yang paling riskan adalah alat navigasi bandara yang juga sudah kurang berfungsi. Jika perangkat dan peralatan bandara Malikussaleh tidak segera diperbaiki maka akan terancam kehilangan izin. Ini butuh biaya yang tidak sedikit. Untuk menghindari itu tentu perlu kucuran anggaran dari APBN pintu masuknya melalui Kementerian Perhubungan. Nanti kalau sudah stabil, baru pengelolaannya dikembalikan lagi kepada Pemkab Aceh Utara,” pungkas H Firmandez.[IN]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

More in Aceh

Trending

Teknologi

Tentang Situs Ini

WOINews.com atau What’s on Indonesia adalah portal berita yang lahir pada 28 September 2017, menyajikan informasi terhangat, baik peristiwa politik, bisnis, hukum, sepakbola, entertainment, gaya hidup, otomotif, sains teknologi hingga jurnalisme warga. Dikemas dengan bahasa ringan, lugas dan tanpa prasangka. Informasi tersaji 24 jam, dapat dinikmati melalui desktop, laptop hingga beragam gadget atau perangkat mobile lainnya.

To Top